Negara Harus Melindungi Warganya dari Dampak Rokok

“…untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia…”

Sejatinya kita, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mampu meresapi makna kutipan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di atas. Kutipan di atas bermakna sangat dalam dan hakiki sebagai tujuan dan kewajiban negara dengan segala perangkatnya baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, segala kebijakan dan tindakan yang dibuat oleh ketiga komponen negara tersebut harus mengarah pada cita-cita yang diamanahkan oleh pembukaan undang-undang dasar, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lalu, apa yang bisa kita lihat dari fenomena segala permasalahan rokok di negara kita jika direfleksikan dengan cita-cita negara di atas? Masih jauh dari cita-cita. Indonesia sampai saat ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yaitu suatu protokol pengendalian rokok di negara-negara anggota PBB yang diinisiasi oleh WHO. Dengan begitu, Indonesia menjadi negara yang paling mudah dan terbuka dalam iklan rokok, promosi, dan penjualan rokok besar-besaran. Padahal, saat ini sudah ada 175 negara yang menandatangani protokol ini (merepresentasikan 87,8% populasi dunia). Sedangkan Indonesia, sampai saat ini belum berani mengambil langkah strategis untuk melawan rokok. Sebut saja RPP Tembakau yang merupakan amanah dari UU No.36 tentang kesehatan, sampai saat ini belum juga disahkan oleh pemerintah. Dan juga jangan melupakan kasus pencurian pasal 113 ayat 2 RUU Kesehatan pada tahun 2009 lalu yang kemungkinan besar dilakukan oleh pejabat DPR saat itu. Ini menandakan belum ada komitmen kuat dari pemerintah dan pejabat negara ini untuk melindungi rakyat Indonesia dari dampak rokok.

Sudah bukan rahasia publik lagi bahwa rokok membawa dampak buruk bagi kesehatan. Dengan kandungan 4.000 zat kimia di dalamnya (250 zat beracun dan 50 karsinogenik), rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit bukan hanya bagi perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Dari mulai sesak napas, jantung, hingga kanker paru-paru yang berakhir pada kematian. Tiap tahunnya akan ada 500.000 manusia yang meninggal akibat rokok dan setengahnya meninggal saat usia produktif (35-69 tahun). Melihat angka ini, tentunya bukan saatnya lagi pemerintah tutup mata dan harus mengambil kebijakan sebagai tanggung jawab untuk mencegah kerugian lebih jauh. Tentu kita tahu bahwa semakin tinggi angka morbiditas dan mortalitas suatu negara, maka produktivitas dan kualitas SDM negara tersebut pun akan rendah. Ini akan berdampak sangat sistemik.

Sangat disayangkan bahwa isu rokok selama ini hanya terkotak kaitannya dengan kesehatan saja. Mereka yang bukan praktisi atau pemerhati kesehatan menilai isu ini bukanlah isu yang butuh mendapat perhatian. Padahal nyatanya, rokok ini praktis berkaitan sekali dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Menurut WHO, sekitar 80% perokok dunia hidup di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Belum lagi ditambah fenomena bahwa rokok bagi banyak rumah tangga di Indonesia, merupakan kebutuhan yang lebih utama dibandingkan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan). Menurut penelitian, sebagian besar rakyat miskin membelanjakan 70% pendapatannya untuk membeli rokok. Dan kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat Indonesia karena pendidikan mereka yang masih cenderung rendah. Buktinya, sudah banyak aksi penyuluhan pencerdasan mengenai dampak buruk rokok bagi masyarakat luas, namun hasilnya nihil. Bagaimana pun juga, kontribusi pemerintah tetap sangat dibutuhkan. Masyarakat tidak akan berhenti merokok, selama akses untuk mendapatkan rokok masih mudah, tidak ada penegakan hukum yang jelas, dan iklan rokok bertebaran dimana-mana.

Pemerintah dapat memulai realisasi komitmen untuk melindungi warga negaranya dari dampak rokok dengan merealisasi pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai tembakau yang sampai saat ini kabarnya tinggal disahkan oleh presiden. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas menghadapi berbagai terpaan penolakan terhadap RPP ini dari petani-petani tembakau yang didalangi oleh industri –industri rokok. Sangat jelas sekali bahwa RPP ini sangat mengakomodasi rakyat untuk terhindar dari bahaya rokok dan sama sekali tidak akan merugikan petani tembakau. Yang terpenting dari poin-poin RPP Tembakau adalah poin mengenai aturan iklan rokok, kawasan tanpa rokok, dan gambar peringatan bahaya rokok di bungkus rokok. Dengan disahkannya RPP ini maka anak-anak akan dilindungi secara hukum dari paparan rokok, begitu pula wanita hamil. pemerintah akan mampu meminimalisasi jumlah korban perokok pasif di tempat-tempat umum dengan diterapkannya kawasan tanpa rokok. Bagaimana pun juga hak seseorang merokok akan terikat pula dengan hak orang lain untuk menghisap udara bersih dari asap rokok. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan akan udara bersih.

Sampai saat ini, penulis menilai bahwa langkah tepat yang harus segera diambil oleh pemerintah adalah segera mengesahkan RPP Tembakau sebelum dampak buruk rokok semakin merajalela di negeri ini. Jangan lagi ada intervensi dari industri rokok dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga wajib memberikan menjelasan kepada berbagai pihak dengan baik dan terbuka mengenai pentingnya kebijakan pengendalian dampak tembakau. Nantinya, setelah RPP sudah disahkan, penerapan dan realisasinya di lapangan pun perlu terus dipantau dan dievaluasi. Tentunya langkah ini juga memerlukan dukungan penuh  dari unsur legislatif dan yudikatif. Lebih jauh lagi, pemerintah juga perlu segera meratifikasi FCTC WHO sebagai lanjutan dari usaha pengendalian rokok. Dan sekali lagi, political will dari pemerintah sangat dibutuhkan disini. Ini bukan hanya mengenai tanggung jawab dan wibawa pemerintah dalam rangka memenuhi amanat UUD sebagai pelindung rakyatnya, tapi juga mengenai harkat dan martabat Indonesia sebagai bagian dari negara-negara dunia.

Sumber:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html

ww.fctc.org

Chamim M, dkk. A giant pack of lies: bongkah raksasa kebohongan. Jakarta: KOJI Communications & Tempo Institute; 2011.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s